0 Ciri Khas Peradilan Administrasi Murni

Diposkan pada hari Minggu, 04 Mei 2014 oleh Unknown

Peradilan Administrasi Murni mempunyai ciri khas, yaitu adanya suat hubungan segitiga antara dua pihak dan badan atau pejabat yang mengadili. Badan atau pejabat yang mengadili ini merupakan badana atau pejabat tertentu dan terpisah.

Tertentu, artinya bahwa badan atau pejabat itu ditentukan oleh undang-undang atau oleh peraturan lain yang memiliki tingkatan sama dengan suatu undang-undang dan diberi wewenang untuk mengadili suatu perselisihan administrasi.

Terpisah, artinya bahwa badan atau pejabat yang melakukan pengadilan itu, bukan merupakan pula salah satu pihak atau termasuk dalam salah satu pihak, maupun dibawah pengaruh salah satu pihak, sehingga badan atau pejabat yang mengadili perkatar tersebut berada diatas para pihak.

Jadi Peradilan Administrasi Murni harus memiliki unsur-unsur peradilan dan unsur-unsur khusus, juga memiliki ciri khas, berupa :
  • hubungan segitga antara para pihak dan badan atau pejabat yang mengadili
  • badan atau pejabat yang mengadili perkara ini merupakan badan atau pejabat tertentu dan terpisah.
Menurut Rochmat Soemitro, bahwa unsur-unsur peradilan administrasi murni memiliki ciri khas berupa;
  1. hubungan segitiga antara para pihak dan badan atau pejabat  yang mengadili
  2. badan atau pejabat yang mengadili perkara ini merupakan badan atau pejabat tertentu dan terpisah.
  3. adanya suatu aturan hukum yang abstrak, yang mengikat umum, yang dapat diterapkan pada suatu persoalan 
  4. adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit
  5. adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan
  6. ada sekurang-kurangnya dua pihak
  7. peraturan-peraturan yang harus diterapkan terletak dalam lapangan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.
  8. salah satu pihak harus administrasi yang menjadi terikat, karena perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya.
Menurut Sjachran Basah, bahwa peradilan sesungguhnya memiliki unsur-unsur :
  1. adanya hukum, terutama dilingkungan hukum administrasi negara yang diterapkan pada suatu pemerintahan.
  2. adanya sengketa hukum yang terikat, yang pada dasarnya disebabkan oleh Ketetapan Tertulis administrasi negara.
  3. minimal dua pihak dan sekurang-kurangnya salah satu pihak harus Administrasi Negara (pejabat/badan)
  4. adanya badan peradilan yang berdiri sendiri dan terpisah, yang berwenang memutuskan sengketa-sengketa secara terpisah, netral atau tidak memihak.
  5. adanya hukum "in concreto" untuk mempertahankan ditaatinya hukum materil.
Dalam UU No.5 Tahun 1986 ditegaskan:
  • bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang diselesaikan dengan cara penyelesaian langsung yakni terhadap sengketa Tata Usaha Negara itu tidak terbuka kemungkinan upaya administratif, melainkan hal itu semata-mata menjadi komprehensif (wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat pertama) (pasal 48 ayat 1);
  • bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara apabila seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan yakni seluruh prosedur dan kesempatan telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan  masih tetap belum puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke pengadilan (pasal 48 ayat 2).
Description: Ciri Khas Peradilan Administrasi Murni Rating: 4.5 Reviewer: Unknown ItemReviewed: Ciri Khas Peradilan Administrasi Murni
Ditulis oleh : Admin
CoretanBlogers, Updated at: 22.10


0 Alasan Mengapa Lebih Banyak Menggunakan Istilah Peradilan Administrasi

Diposkan pada hari Selasa, 22 April 2014 oleh Unknown

Istilah Peradilan Administrasi Murni lebih banyak digunakan dengan alasan-alasan sebagai berikut.
  1. Agar bisa membedakan dari "Peradilan Administrasi Semu" yang seolah-olah menyerupai peradilan.
  2. Agar jelas dibedakan, bahwa proses pengadilan administrasi yang sesungguhnya hanya dapat dilakukan dihadapan Pengadilan Administrasi.
  3. Karena Peradilan Administrasi Murni dapat memberikan penentuan hukum (rechtsvatstetling).
  4. Karena peradilan administrasi murni dilakukan oleh badan yang berdiri sendiri, yang mana sesuai dengan pendapat AM. Donner yang menyatakan burtende administrativestaance on of handelijke instructures.
  5. Karena Hakim Administrasi pun sebagai Hakim Wajib merealisasikan apa yang dikehendaki oleh pasal 27 ayat 1 UU No. 24/70 "Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum, yang hidup dalam masyarakat.

Description: Alasan Mengapa Lebih Banyak Menggunakan Istilah Peradilan Administrasi Rating: 4.5 Reviewer: Unknown ItemReviewed: Alasan Mengapa Lebih Banyak Menggunakan Istilah Peradilan Administrasi
Ditulis oleh : Admin
CoretanBlogers, Updated at: 21.36


0 Penggolongan Peradilan Administrasi Negara

Diposkan pada hari Senin, 21 April 2014 oleh Unknown

Peradilan Administrasi Negara dapat digolongkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu;
  1. peradilan administrasi dalam arti sempit (murni) atau disebut Eigenlijke Administrative Rechtspraak atau  Administrative Rechtspraak;
  2. peradilan administrasi semu atau disebut Administrative Beroep, Geschillen Beslechting atau disebut pula dengan Quasi Rechtspraak atau Peradilan Administrative tak murni.
Penjelasannya adalah sebagai berikut.

Peradilan Administrasi Negara Dalam Arti Sempit (Murni) atau Administrative Rechtspraak
Menurut Rochmat Sumitro, peradilan administrasi murni (Administratieve Rechtspraak) memiliki ciri-ciri sebagai berikut;
  • Yang memutuskan adalah hakim
  • Penelitian terbatas pada rechtsmatigheid keputusan administrasi
  • Hanya dapat meniadakan keputusan administrasi atau bila perlu memberi hukuman berupa uang (denda administrasi), tetapi tidak membuat putusan lain yang menggantikan keputusan administrasi yang pertama.
  • Terikat pada mempertimbangkan faktor-faktor dan keadaan pada saat diambilnya keputusan administrasi dan atas itu dipertimbangkan rechtsmatigheid-nya.
  • Badan yang memutuskan itu tidak tergantung atau bebas dari pengaruh badan-badan lain apapun juga.
Sedangkan dalam peradilan murni hukum pajak, beliau juga membedakan peradilan murni ini menjadi 2 (dua) golongan yang dijalankan dimuka, yakni Pengadilan Negeri dan Majelis Pertimbangan Pajak (MPP).

Adapula alasan-alasan mengapa lebih dipergunakannya istilah Peradilan Administrasi Murni. Untuk lebih jelasnya silahkan baca artikel yang berjudul Alasan-alasan istilah Peradilan Administrasi Murni lebih banyak digunakan.
Description: Penggolongan Peradilan Administrasi Negara Rating: 4.5 Reviewer: Unknown ItemReviewed: Penggolongan Peradilan Administrasi Negara
Ditulis oleh : Admin
CoretanBlogers, Updated at: 11.40


1 Unsur-unsur Peradilan Administrasi

Adapun unsur-unsur peradilan administrasi, antara lain;
  • Adanya hukum, terutama dilingkungan hukum administrasi negara yang dapat diterapkan pada suatu persoalan;
  • Adanya sengketa hukum yang konkret, yang pada dasarnya disebabkan oleh ketetapan-ketetapan tertulis administrasi negara.
  • Minimal dua pihak dan sekurang-kurangnya salah satu pihak harus administrasi negara.
  • Adanya hak formal dalam rangka menerapkan hukum, menemukan hukum "in concreto auto" mempertahankan ditaatinya hukum materiil.
  • Adanya badan peradilan yang berwenang memutus sengketa.
Disamping itu, Peradilan Administrasi dapat terbagi menjadi 2 (dua) golongan. Untuk lebih jelasnya anda bisa melihatnya disini.
Description: Unsur-unsur Peradilan Administrasi Rating: 4.5 Reviewer: Unknown ItemReviewed: Unsur-unsur Peradilan Administrasi
Ditulis oleh : Admin
CoretanBlogers, Updated at: 11.22


Kembali ke Atas ke Bawah