Peradilan Administrasi Murni mempunyai ciri khas, yaitu adanya suat hubungan segitiga antara dua pihak dan badan atau pejabat yang mengadili. Badan atau pejabat yang mengadili ini merupakan badana atau pejabat tertentu dan terpisah.
Tertentu, artinya bahwa badan atau pejabat itu ditentukan oleh undang-undang atau oleh peraturan lain yang memiliki tingkatan sama dengan suatu undang-undang dan diberi wewenang untuk mengadili suatu perselisihan administrasi.
Terpisah, artinya bahwa badan atau pejabat yang melakukan pengadilan itu, bukan merupakan pula salah satu pihak atau termasuk dalam salah satu pihak, maupun dibawah pengaruh salah satu pihak, sehingga badan atau pejabat yang mengadili perkatar tersebut berada diatas para pihak.
Jadi Peradilan Administrasi Murni harus memiliki unsur-unsur peradilan dan unsur-unsur khusus, juga memiliki ciri khas, berupa :
- hubungan segitga antara para pihak dan badan atau pejabat yang mengadili
- badan atau pejabat yang mengadili perkara ini merupakan badan atau pejabat tertentu dan terpisah.
- hubungan segitiga antara para pihak dan badan atau pejabat yang mengadili
- badan atau pejabat yang mengadili perkara ini merupakan badan atau pejabat tertentu dan terpisah.
- adanya suatu aturan hukum yang abstrak, yang mengikat umum, yang dapat diterapkan pada suatu persoalan
- adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit
- adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan
- ada sekurang-kurangnya dua pihak
- peraturan-peraturan yang harus diterapkan terletak dalam lapangan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.
- salah satu pihak harus administrasi yang menjadi terikat, karena perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya.
- adanya hukum, terutama dilingkungan hukum administrasi negara yang diterapkan pada suatu pemerintahan.
- adanya sengketa hukum yang terikat, yang pada dasarnya disebabkan oleh Ketetapan Tertulis administrasi negara.
- minimal dua pihak dan sekurang-kurangnya salah satu pihak harus Administrasi Negara (pejabat/badan)
- adanya badan peradilan yang berdiri sendiri dan terpisah, yang berwenang memutuskan sengketa-sengketa secara terpisah, netral atau tidak memihak.
- adanya hukum "in concreto" untuk mempertahankan ditaatinya hukum materil.
- bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang diselesaikan dengan cara penyelesaian langsung yakni terhadap sengketa Tata Usaha Negara itu tidak terbuka kemungkinan upaya administratif, melainkan hal itu semata-mata menjadi komprehensif (wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat pertama) (pasal 48 ayat 1);
- bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara apabila seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan yakni seluruh prosedur dan kesempatan telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke pengadilan (pasal 48 ayat 2).