stilah peradilah jika diliha dari sudut bentuk katanya, berasal dari kata dasar "Adil" yang mendapat beberapa imbuhan/awalan
yang merupakan kata dasarnya "adil" yang berarti segala sesuatu yang bertahan dengan pengadilan atau dengan kata lain segala sesuatu yang bertahan dengan tugas hukum dalam memutuskan perkara baik perkara perdata maupun pindana serta perkara Tata Usaha Negara untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum nasional.
Pengadilan disini bukan diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu "hal memberi keadilan", artinya yang bertalian dengan tugas badan pengadilan atau Hakim dalam memberikan keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan, konkritnya kepada yang mohon keadilan, apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya.
Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas Hakim dalam memutuskan perkara, baik perkara perdata maupun pidana untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum nasional.
Peradilan dalam arti luas, yakni peradilan merupakan suatu kekuasaan (fruncture) yang berdiri sendiri berdampingan dengan kekuasaan lainnya. Namun untuk memperjelas arti dari peradilan disini dapat diberi batasan bahwa Peradilan adalah segala sesuatu yang bertahan dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan ilmu hukum, menemukan hukum "
in conoreto" dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.
Berdasarkan beberapa pengertian dan definisi/ batasan tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur Peradilan, yakni:
- adanya suatu aturan hukum yang abstrak, mengikat umum, dan dapat diterapkan pada suatu persoalan;
- adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit;
- sekurang-kurangnya ada dua pihak;
- adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan;
- adanya hukum formal dalam usaha menerapkan hukum (rechtstorpassing) dan menemukan hukum (rechtsvending) "in concreto" untuk menjamin ditaatinya hukum materiil.
Untuk menjamin terlaksananya peradilan, diperlukan hukum formal dan hukum material. Peradilan tanpa hukum material akan lumpuh. Sebaliknya, peradilan tanpa hukum formal akan liar (bertindak semaunya), karena tidak ada batasan-batasan yang jelas dalam melakukan wewenangnya. Mengenai masalah Peradilan Tata Usaha Negara ini, dalam dunia akademis lebih banyak memakai istialah Peradilan Administrasi sebagai terjemahan dari
Administrative rechtspraak. Apa itu Peradilan Administrasi ? Silahkan pelajari
Peradilan Administrasi.