0 Alasan Mengapa Lebih Banyak Menggunakan Istilah Peradilan Administrasi

Diposkan pada hari Selasa, 22 April 2014 oleh Unknown

Istilah Peradilan Administrasi Murni lebih banyak digunakan dengan alasan-alasan sebagai berikut.
  1. Agar bisa membedakan dari "Peradilan Administrasi Semu" yang seolah-olah menyerupai peradilan.
  2. Agar jelas dibedakan, bahwa proses pengadilan administrasi yang sesungguhnya hanya dapat dilakukan dihadapan Pengadilan Administrasi.
  3. Karena Peradilan Administrasi Murni dapat memberikan penentuan hukum (rechtsvatstetling).
  4. Karena peradilan administrasi murni dilakukan oleh badan yang berdiri sendiri, yang mana sesuai dengan pendapat AM. Donner yang menyatakan burtende administrativestaance on of handelijke instructures.
  5. Karena Hakim Administrasi pun sebagai Hakim Wajib merealisasikan apa yang dikehendaki oleh pasal 27 ayat 1 UU No. 24/70 "Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum, yang hidup dalam masyarakat.

Description: Alasan Mengapa Lebih Banyak Menggunakan Istilah Peradilan Administrasi Rating: 4.5 Reviewer: Unknown ItemReviewed: Alasan Mengapa Lebih Banyak Menggunakan Istilah Peradilan Administrasi
Ditulis oleh : Admin
CoretanBlogers, Updated at: 21.36


0 Penggolongan Peradilan Administrasi Negara

Diposkan pada hari Senin, 21 April 2014 oleh Unknown

Peradilan Administrasi Negara dapat digolongkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu;
  1. peradilan administrasi dalam arti sempit (murni) atau disebut Eigenlijke Administrative Rechtspraak atau  Administrative Rechtspraak;
  2. peradilan administrasi semu atau disebut Administrative Beroep, Geschillen Beslechting atau disebut pula dengan Quasi Rechtspraak atau Peradilan Administrative tak murni.
Penjelasannya adalah sebagai berikut.

Peradilan Administrasi Negara Dalam Arti Sempit (Murni) atau Administrative Rechtspraak
Menurut Rochmat Sumitro, peradilan administrasi murni (Administratieve Rechtspraak) memiliki ciri-ciri sebagai berikut;
  • Yang memutuskan adalah hakim
  • Penelitian terbatas pada rechtsmatigheid keputusan administrasi
  • Hanya dapat meniadakan keputusan administrasi atau bila perlu memberi hukuman berupa uang (denda administrasi), tetapi tidak membuat putusan lain yang menggantikan keputusan administrasi yang pertama.
  • Terikat pada mempertimbangkan faktor-faktor dan keadaan pada saat diambilnya keputusan administrasi dan atas itu dipertimbangkan rechtsmatigheid-nya.
  • Badan yang memutuskan itu tidak tergantung atau bebas dari pengaruh badan-badan lain apapun juga.
Sedangkan dalam peradilan murni hukum pajak, beliau juga membedakan peradilan murni ini menjadi 2 (dua) golongan yang dijalankan dimuka, yakni Pengadilan Negeri dan Majelis Pertimbangan Pajak (MPP).

Adapula alasan-alasan mengapa lebih dipergunakannya istilah Peradilan Administrasi Murni. Untuk lebih jelasnya silahkan baca artikel yang berjudul Alasan-alasan istilah Peradilan Administrasi Murni lebih banyak digunakan.
Description: Penggolongan Peradilan Administrasi Negara Rating: 4.5 Reviewer: Unknown ItemReviewed: Penggolongan Peradilan Administrasi Negara
Ditulis oleh : Admin
CoretanBlogers, Updated at: 11.40


1 Unsur-unsur Peradilan Administrasi

Adapun unsur-unsur peradilan administrasi, antara lain;
  • Adanya hukum, terutama dilingkungan hukum administrasi negara yang dapat diterapkan pada suatu persoalan;
  • Adanya sengketa hukum yang konkret, yang pada dasarnya disebabkan oleh ketetapan-ketetapan tertulis administrasi negara.
  • Minimal dua pihak dan sekurang-kurangnya salah satu pihak harus administrasi negara.
  • Adanya hak formal dalam rangka menerapkan hukum, menemukan hukum "in concreto auto" mempertahankan ditaatinya hukum materiil.
  • Adanya badan peradilan yang berwenang memutus sengketa.
Disamping itu, Peradilan Administrasi dapat terbagi menjadi 2 (dua) golongan. Untuk lebih jelasnya anda bisa melihatnya disini.
Description: Unsur-unsur Peradilan Administrasi Rating: 4.5 Reviewer: Unknown ItemReviewed: Unsur-unsur Peradilan Administrasi
Ditulis oleh : Admin
CoretanBlogers, Updated at: 11.22


0 Dasar Hukum Tata Usaha Negara

Dalam pasal 24, pasal 25 UUD 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain. Badan Kehakiman menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1990 menetapkan badan-badan Kehakiman diatur dalam pasal 10 ayat 1.

Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman mengamanahkan tentang Lembaga/ Badan Kehakiman di Indonesia yang terdiri dari;
  • Badan Peradilan Umum;
  • Badan Peradilan Militer;
  • Badan Peradilan Tata Usaha Negara; dan
  • Badan Peradilan Agama.
Badan Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan peradilan yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, mengutus, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara orang perseorangan atau badan hukum perdata dengan pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh hakim khusus, yang diangkat untuk itu. Dalam peradilan tersebut dilakukan penilaian terhadap tindakan Penguasa (Pejabat/ Badan Tata Usaha Negara) yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Description: Dasar Hukum Tata Usaha Negara Rating: 4.5 Reviewer: Unknown ItemReviewed: Dasar Hukum Tata Usaha Negara
Ditulis oleh : Admin
CoretanBlogers, Updated at: 09.14


0 Cakupan Peradilan Administrasi Negara

Diposkan pada hari Minggu, 20 April 2014 oleh Unknown

Menurut pendapat Prayudi Atmosudirdjo, mengemukakan bahwa peradilan administrasi negara mencakup;
  1. Peradilan administrasi negara dalam arti luas;
  2. Peradilan administrasi negara dalam arti sempit, yang mana terbagi menjadi 2 yaitu;
    • Peradilan administrasi
    • Peradilan adminstratif
Sedangkan menurut Rochmat Sumitro, menyatakan bahwa peradilan administrasi dalam arti luas mencakup;
  • Peradilan administrasi dalam arti sempit;
  • Peradilan administrasi tak murni, yang dalam bidang perpajakan dibedakan lagi seperti;
    • Ketetapan administrasi murni;
    • Quasi peradilan (peradilan semu);
    • Ketetapan semi administrasi; dan 
    • Semi peradilan.
Berdasarkan pendapat tersebut di atas, terdapat perbedaan, yaitu;
  1. Peradilan administrasi yang sesungguhnya atau sebenarnya (murni/ sempit, Administratieve rechtspraak dan eigentlijke)
  2. Peradilan administrasi yang tidak sesungguhnya atau peradilan tidak murni, yang seolah-olah menyerupai peradilan (Administratieve Beroep on eigenlijke, Administrative rechtspraak, Gesohillen beslecthing  atau Quasi rechtspraak);
Peradilan dalam arti luas pada dasarnya mencakup 2 (dua) golongan yaitu:
  • Peradilan administrasi murni yang sesungguhnya atau peradilan administrative dalam arti sempit.
  • Peradilan yang tidak sesungguhnya atau Peradilan Administrasi Semu.
Menurut  Prayudi Atmosudirjo, bahwa definisi peradilan administrasi dalam arti luas adalah peradilan yang menyangkut pejabat-pejabat dan instansi-instansi Administrasi Negara, baik yang bersifat "perkara pidana", "perkara perdata", "perkara agama", "perkara adat", dan perkara Administrasi negara murni/ Tata Usaha Negara. Sedangkan peradilan negara dalam arti sempit adalah peradilan yang menyelesaikan perkara-perkara administrasi saja.

Suatu perkara administrasi negara (murni) adalah suatu perkara yang tidak mengandung "pelanggaran hukum" (pidana/perdata), melainkan suatu "persengketaan" atau konflik yang berkisar atau berpangkal pada suatu yang mengenai interprestasi daripada suatu pasal atau ketentuan undang-undang dalam arti luas.
Adapun unsur-unsur dari pada Peradilan Administrasi ini. Selengkapnya baca Unsur-unsur Peradilan Administrasi.

Description: Cakupan Peradilan Administrasi Negara Rating: 4.5 Reviewer: Unknown ItemReviewed: Cakupan Peradilan Administrasi Negara
Ditulis oleh : Admin
CoretanBlogers, Updated at: 08.12


0 Peradilan Administrasi

Peradilan Administrasi (Adiministrative Rechtspraak) merupakan istilah yang lebih banyak dikenal dalam dunia akademis. Namun terdapat pula berbagai istilah lainnya, yakni :
  1. Peradilan Administrasi;
  2. Peradilan Administratif;
  3. Peradilan Administrasi Negara;
  4. Peradilan Tata Usaha;
  5. Peradilah Tata Usaha Negara;
  6. Peradilan Dalam Tata Usaha Negara;
Namun kita akan mempergunakan istilah Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang Pokok Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa, Peradilan Tata Usaha Negara sama dengan Peradilan Administrasi yang ditegaskan dalam pasal 114. Namun dalam dunia pendidikan tinggi (akademis) lebih banyak menggunakan istilah Administrasi Negara atau Peradilan Administrasi Negara. Kenapa bukan Peradilan Tata Usaha Negara? Karena ada beberapa alasan berikut:
  • Istilah administrasi telah diterima umum dan sudah digunakan oleh pemerintah seperti Lembaga Administrasi Negara dan Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
  • Administrasi berasal dari kata "Administrate", mempunyai dua arti kata, yaitu;
    • Setiap penyusun kata keterangan yg dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatakan suatu iktisar dari keterangan-keterangan itu dalam keselurahan dan dalam hubungannya satu sama lain. Tidak semua himpunan catatan yang lepas dapat dinyatakan sebagai administrasi. Bila administrasi diartikan seperti tersebut diatas, maka kami menggunakan kata "Tata Usaha".
    • Digunakan juga istimewa untuk menyatakan pemerintahan suatu negara, provinsi, waterschap (subak) kota-kota dan maskapai-maskapai besar. Di Amerika Serikat, melalui kata "the administration" dimaksudkan keseluruhan pemerintahan, termasuk Presiden. Jika "administratie" diartikan seperti dimaksudkan atas pemerintahan suatu negara, maka digunakan akan istilah administrasi.
  • Dalam arti kedua, maka telah tersimpul pula istilah "tata usaha". Jadi jika digunakan istilah administrasi nyata, maka didalamnya telah tersimpul juga istilah tata usahanya.
  • Istilah administrasi mengingatkan pada istilah-istilah asing yang mirip seperti "administration" dan "administratie" yang memiliki arti yang sama, sehingga penggunaan istilah tersebut akan mudah jika pada saat mempelajari/membaca buku asing seperti bahasa Inggris, Peracis dan Belanda.
Berkaitan dengan pemakaian istilah Peradilan Administrasi Negara ini bisa anda lihat pada Cakupan Peradilan Administrasi Negara.
Description: Peradilan Administrasi Rating: 4.5 Reviewer: Unknown ItemReviewed: Peradilan Administrasi
Ditulis oleh : Admin
CoretanBlogers, Updated at: 06.37


0 Peradilan Pada Umumnya

Istilah peradilah jika diliha dari sudut bentuk katanya, berasal dari kata dasar "Adil" yang mendapat beberapa imbuhan/awalan per dan akhir an yang merupakan kata dasarnya "adil" yang berarti segala sesuatu yang bertahan dengan pengadilan atau dengan kata lain segala sesuatu yang bertahan dengan tugas hukum dalam memutuskan perkara baik perkara perdata maupun pindana serta perkara Tata Usaha Negara untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum nasional.

  • Menurut Rachmat Soemitro, peradilan (rechtspraah) ialah suatu proses penyelesaian sengketa hukum dihadapan pengadilan menurut hukum, sedangkan pengadilan adalah cara mengadili atau usaha memberikan peyelesaian hukum yang dilahirkan oleh badan pengadilan. Badan pengadilan adalah suatu badan, dewan hakim atau instansi pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan wewenang untuk mengadili sengketa hukum.
  • Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio menyatakan, bahwa peradilan (rechtspraak, judiciary) ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara, menegakkan hukum dan keadilan.
  • Menurut Badan Peradilan (rechtsbank, court) adalah badan yang melakukan peradilan yaitu memeriksa dan memutuskan sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/ undang-undang.
  • Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa kata peradilan yang terdiri dari kata dasar "adil" dan mendapat awalan "per" dan akhiran "an" yang berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan.
Pengadilan disini bukan diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu "hal memberi keadilan", artinya yang bertalian dengan tugas badan pengadilan atau Hakim dalam memberikan keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan, konkritnya kepada yang mohon keadilan, apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya.

Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas Hakim dalam memutuskan perkara, baik perkara perdata maupun pidana untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum nasional.

Peradilan dalam arti luas, yakni peradilan merupakan suatu kekuasaan (fruncture) yang berdiri sendiri berdampingan dengan kekuasaan lainnya. Namun untuk memperjelas arti dari peradilan disini dapat diberi batasan bahwa Peradilan adalah segala sesuatu yang bertahan dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan ilmu hukum, menemukan hukum "in conoreto" dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

 Berdasarkan beberapa pengertian dan definisi/ batasan tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur Peradilan, yakni:
  1. adanya suatu aturan hukum yang abstrak, mengikat umum, dan dapat diterapkan pada suatu persoalan;
  2. adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit;
  3. sekurang-kurangnya ada dua pihak;
  4. adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan;
  5. adanya hukum formal dalam usaha menerapkan hukum (rechtstorpassing) dan menemukan hukum (rechtsvending) "in concreto" untuk menjamin ditaatinya hukum materiil.
Untuk menjamin terlaksananya peradilan, diperlukan hukum formal dan hukum material. Peradilan tanpa hukum material akan lumpuh. Sebaliknya, peradilan tanpa hukum formal akan liar (bertindak semaunya), karena tidak ada batasan-batasan yang jelas dalam melakukan wewenangnya. Mengenai masalah Peradilan Tata Usaha Negara ini, dalam dunia akademis lebih banyak memakai istialah Peradilan Administrasi sebagai terjemahan dari Administrative rechtspraak. Apa itu Peradilan Administrasi ? Silahkan pelajari Peradilan Administrasi.
Description: Peradilan Pada Umumnya Rating: 4.5 Reviewer: Unknown ItemReviewed: Peradilan Pada Umumnya
Ditulis oleh : Admin
CoretanBlogers, Updated at: 05.21


Kembali ke Atas ke Bawah