0 Dasar Hukum Tata Usaha Negara

Diposkan pada hari Senin, 21 April 2014 oleh Unknown

Dalam pasal 24, pasal 25 UUD 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain. Badan Kehakiman menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1990 menetapkan badan-badan Kehakiman diatur dalam pasal 10 ayat 1.

Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman mengamanahkan tentang Lembaga/ Badan Kehakiman di Indonesia yang terdiri dari;
  • Badan Peradilan Umum;
  • Badan Peradilan Militer;
  • Badan Peradilan Tata Usaha Negara; dan
  • Badan Peradilan Agama.
Badan Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan peradilan yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, mengutus, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara orang perseorangan atau badan hukum perdata dengan pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh hakim khusus, yang diangkat untuk itu. Dalam peradilan tersebut dilakukan penilaian terhadap tindakan Penguasa (Pejabat/ Badan Tata Usaha Negara) yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

-----------------------------------
Description: Dasar Hukum Tata Usaha Negara Rating: 4.5 Reviewer: Unknown ItemReviewed: Dasar Hukum Tata Usaha Negara
Ditulis oleh : Admin
CoretanBlogers, Updated at: 09.14



Ditulis Oleh : Unknown

Anda sedang membaca artikel "Dasar Hukum Tata Usaha Negara". Jika bermanfaat, Anda boleh menyebarluaskan artikel Dasar Hukum Tata Usaha Negara ini kepada siapapun sesuai aslinya dan melampirkan link ini sebagai sumbernya.

Posting Komentar

Setelah membaca artikel diatas, sudilah kiranya memberikan tanggapan. Gunakanlah bahasa yang singkat, padat, jelas, bijak dan sopan. Terimakasih.l
Kembali ke Atas ke Bawah